Perdamaian Dunia di Persimpangan Jalan

Iwishcenter.org – Voting Majelis Umum PBB (MU PBB) yang dilaksanakan dalam menyikapi pemindahan kedutaan Amerika Serikat (AS) menjadi pukulan keras bagi presiden Trump dan Benjamin Netanyahu. Di dalam negeri masing-masing, kedua pemimpin ini mengalami ketidakpercayaan dari pemilihnya dan internasional akibat sikapnya yang melawan hukum internasional dan konsesi dalam memperjuangan solusi dua negara dalam konflik Palestina dan Israel.

Hasil voting ini menempatkan posisi AS dalam posisi yang tidak terbayangkan sebelumnya. 65 negara yang di dalamnya menentang resolusi, abstain maupun tidak hadir melawan 128 negara yang mendukung resolusi membuktikan bahwa ancaman AS untuk menghentikan bantuan dana bagi negara-negara yang bersekutu ternyata tidak berpengaruh.

Israel, Afghanistan, Mesir, Yordania, Pakistan dan Kenya adalah 6 negara terbesar yang selama ini menikmati bantuan dari AS dan 5 negara tersebut selain Israel justru mendukung resolusi PBB dalam voting.

Ditenggarai kondisi internal negara-negara tersebut yang memungkinkan mereka untuk mendukung resolusi dan mereka pun tahu bahwa ancaman penghentian bantuan ini adalah sebuah ancaman ‘setengah hati’ dari Trump. Terbukti kemudian dubes AS untuk PBB, Nikki Haily, meralat ‘ancaman’ ini paska voting Majelis Umum PBB yang tidak memihak AS.

Bahkan Trump pun sebelumnya mengancam untuk menghentikan bentuan dana untuk PBB. Diketahui bahwa AS adalah tuan rumah dari markas besar PBB. Majelis Umum PBB pun bertempat di New York. Bahkan AS adalah kontributor dana terbesar untuk PBB. AS setiap tahun berkontribusi 22% dari total kebutuhan operasional PBB dan 28% dana Dewan Keamanan PBB.

Bahkan kita menyaksikan India, China dan Rusia pun di pihak yang mendukung resolusi MU PBB. Padahal ketiga Negara ini adalah sekutu dekat Israel. Rusia dengan tegas menyatakan bahwa mereka menyetujui pemindahan kedutaan AS dan tidak akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

Jika kita melihat sekutu-sekutu dekat AS yang berseberangan dalam resolusi ini justru menunjukkan konsistensi mereka dalam isu Palestina dan solusi dua negara.

Sebelum Trump menjadi presiden AS, isu pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem bukan sebuah isu yang popular di dalam pemerintahan AS dan bukan menjadi kebijakan AS dalam menghadapi konflik Palestina-Israel dan dunia Timur Tengah.

Jadi jelaslah bahwa justru AS yang berganti posisi dalam isu Palestina. Alhasil kita lihat hasilnya dalam voting Majelis Umum PBB bahwa mayoritas negara-negara di dunia konsisten dengan konsensus yang sudah terbangun sejak resolusi 181 tahun 1948.

Trump telah mengabaikan saran dari beberapa penasihat dekat di dalam pemerintahannya, mengabaikan permintaan dan peringatan dari sekutu-sekutunya di Timur Tengah dan Eropa, dan telah menghancurkan sebuah elemen kunci dari sebuah konsensus internasional yang telah lama berlaku di PBB, dengan terus melangkah untuk memproklamasikan pandangan Trump secara formal bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel.

Trump tampaknya telah mengambil langkah kontroversial ini secara internasional karena dia peduli dengan menyenangkan Zionis Kristen dan Lobby Israel di AS di tengah rasa frustasinya dalam memenuhi janji-janji politiknya dalam pemilihan presiden AS 2016.

Pada akhirnya AS dan Israel semakin lama semakin terkucil dalam hubungan internasional. Kebijakan tidak populernya dalam isu Palestina semakin banyak yang menentang. Konflik Pelastina akan semakin keras dan akan menimbulkan friksi yang jauh lebih keras antara Israel dan gerakan perlawan Palestina serta kawasan Timur Tengah.

(Visited 10 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *