Politisasi Penyeberangan Rafah

iwishcenter.org – Rafah merupakan salah satu nama kota di Jalur Gaza, Palestina. Letaknya berbatasan dengan Semenanjung Sinai di Mesir. Nama Rafah menjadi begitu dikenal dalam krisis blokade yang menimpa Jalur Gaza, karena di dalamnya terdapat satu-satunya penyeberangan perbatasan yang menghubungkan wilayah itu dengan dunia luar.

Sejak 11 September 2005, kota Rafah terbebas dari cengkeraman Zionis Israel, termasuk wilayah Jalur Gaza lainnya. Namun kondisi berubah setelah konflik internal di Palestina memanas. Pada tahun 2007 faksi Hamas yang memenangkan pemilu Palestina digulingkan oleh faksi lainnya yang didukung Zionis Israel dan Amerika. Sehingga Hamas lebih memilih bertahan di Jalur Gaza.

Dampak dari perseteruan ini adalah pihak Zionis Israel melakukan blokade dari darat, udara dan laut terhadap Jalur Gaza. Termasuk penyeberangan Rafah, yang pada bulan Juni 2007 ditutup paksa atas kehendak Zionis Israel. Sejak saat itu mulailah terjadi tragedi kemanusiaan di penjara terbesar di dunia yang dihuni lebih dari 1,5 juta jiwa.

Menyikapi kondisi ini, dunia seharusnya bersikap. Karena kondisi buruk itu bukan saja bertentangan dengan agama tetapi juga nurani kemanusiaan. Perlintasan perbatasan Rafah baru bisa kembali “bernafas” setelah meletusnya Arab Spring di Mesir. Kairo berubah sikap dan membuka perbatasan. Pada tanggal 28 Mei 2011 penyeberangan darat Rafah kembali berjalan normal. Kondisi ini jelas membuat Zionis Israel cemas, karena khawatir pejuang Palestina semakin kuat dan kembali melancarkan perlawanan.

Baru beroperasi normal selama dua tahun, ternyata penyeberangan Rafah harus kembali ditutup. Pasalnya, kudeta militer berdarah terjadi di Mesir. Pada tanggal 3 Juli 2013, Muhammad Mursi yang sudah setahun menjabat sebagai presiden yang sah, digulingkan oleh panglimanya yang bernama As-Sisi. Sejak saat itu, rezim kudeta menutup kembali penyeberangan Rafah. Kondisi ini membuat penduduk Palestina di Jalur Gaza harus kembali bertahan dalam blokade yang semakin menghimpit.

Tercatat, sepanjang tahun 2017 lalu, rezim kudeta Mesir hanya membuka penyeberangan Rafah selama 21 hari. Padahal selama sepuluh tahun lebih blokade dirasakan Jalur Gaza, beragam krisis terjadi. Mulai dari angka pengangguran yang tertinggi di dunia, krisis listrik hingga kelangkaan air layak minum. Bahkan, 1.000.000 penduduknya hidup bergantung kepada bantuan UNRWA-PBB.

Namun di awal tahun 2018 ini, Mesir tiba-tiba mengizinkan dibukanya penyeberangan Rafah selama tiga hari, terhitung dari Rabu (7/2) hingga Jumat (9/2) kemarin. Ada 30.000 penduduk Gaza yang selama ini hidupnya terkatung-katung di Rafah, menanti perlintasan penyeberangan itu dibuka. Umumnya mereka terdiri dari para pasien yang harus mendapati perawatan medis di luar negeri dan juga para pelajar.

Kebijakan Mesir secara tiba-tiba ini tentu mengundang tanda tanya besar, mengingat beberapa bulan lalu paska tregadi berdarah di Semenanjung Sinai, perbatasan Mesir-Jalur Gaza diperketat. Tidak menutup kemungkinan, hal ini karena kecemasan Zionis Israel terhadap memburuknya krisis di Gaza, sehingga dikhawatirkan menjadi kemarahan yang berujung serangan ke wilayah pendudukan Israel. Dalam hal ini, Kairo diminta untuk memberi “nafas” bagi Jalur Gaza agar kemarahan penduduknya bisa berkurang. Kemungkinan lainnya, rezim kudeta Mesir tidak ingin dijadikan penyebab utama dari krisis kemanusiaan akibat dampak blokade yang terjadi.

Ciri bahwa ini syarat kepentingan politik bisa dilihat dari kesungguhan Mesir dalam membuka perbatasan Rafah. Apakah dibuka normal atau hanya beberapa hari saja? Kita lihat faktanya, Kairo hanya membuka selama tiga hari, selebihnya ditutup seperti semula. Artinya, blokade masih berlanjut dan kuat kemungkinan ini hanya basa-basi untuk memperbaiki citra belaka. Wallahul Musta’an

Sumber foto: Voa-Islam.com

 

(Visited 35 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *