Kartu Merah UU Pengusiran

Berbagai upaya dilakukan Israel untuk dapat menguasai Palestina, tak terkecuali lewat jalur hukum dengan mengesahkan sejumlah undang-undang. Rancangan undang-undang menjadi diantara skenario Israel agar dapat menguasai Palestina dengan cara lebih halus, agar terhindar dari hingar bingar media karena aksi frontal yang dapat berpotensi mengundang kecaman keras masyarakat dunia.

Saat reaksi dan perhatian dunia terhadap aksi penjajahan Israel membesar, strategi senyap yang diambil, agar reaksi tersebut tidak terus membesar dan menjadi kendala proyek penjajahan. Setelah reaksi besar dunia terhadap pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tentang Al-Quds sebagai ibukota Israel, strategi lain yang lebih senyap dilangsungkan secara massif, termasuk upaya rancangan dan pengesahan undang-undang pengusiran.

Pasca pengumuman Trump yang sempat menuai kecaman keras masyarakat dunia, Israel meningkatkan aksi pengusiran warga Palestina. Selama dua bulan terakhir ini sekurangnya 250 warga Palestina diusir dari tempat tinggal mereka.

Sejak tahun 1967 Israel telah menjalankan strategi pengusiran warga Palestina dari keluarga dan tempat tinggal mereka secara massif. Saat itu reaksi keras kalangan Arab dan internasional sehingga Israel meminimalisir frekwensi strategi tersebut pada rentang waktu 1971-1974.

Belum lama ini, Komite Hukum Kementerian pemerintahan Israel pada 20 Februari  2018 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) mengusir warga Palestina di Al-Quds, jika terlibat dengan terorisme atau enggan memberikan loyalitas politik dan hukum terhadap Israel.

Berdasarkan RUU yang diprakarsai oleh Komite Urusan Dalam Negeri Parlemen penjajah Israel (Knesset) ini, Israel selanjutnya dapat mengusir para penduduk asli Al-Quds. Tindakan ini termasuk dalam serangkaian prosedural yang dilakukan penjajah Israel untuk mempersempit ruang gerak dan mengusir mereka dari Al-Quds. Hampir seluruh warga Palestina memegang status tetap di Al-Quds, namun setelah RUU tersebut disahkan Parlemen, status mereka bisa dipaksa meninggalkan kota tersebut. Strategi ini bagian dari tujuan pembersihan etnis warga palestina di Al-Quds.

Strategi ini juga telah menargetkan sejumlah pejabat pemerintahan Palestina. Sejumlah anggota dewan dan menteri urusan Al-Quds diusir dan dicopot dari jabatan mereka, seperti yang masiisf terjadi pada tahun 2006.

Dalam perspektif hukum, Al-Quds dan Palestina sebagai tanah yang dijajah Israel masuk dalam kategori wilayah yang tunduk di bawah kesepakatan Jenewa keempat. Dalam hal ini, Israel merupakan entitas asing yang menjajah. Dengan demikian Israel tidak memiliki hak untuk menjalankan berbagai prosedur pengusiran dan penyatuan wilayah lain untuk masuk dalam wilayah jajahannya, berdasarkan prinsip hukum internasional.

Israel juga tidak boleh memaksa warga pribumi untuk memberikan loyalitas politik dan hukum kepada entitas penjajah, dan karena itu, warga Palestina yang tidak memberikan loyalitas dan tunduk kepada kebijakan Israel tidak dapat divonis sebagai pengkhianat atau teroris.

Kesepakatan Jenewa juga melarang pemindahan paksa warga Palestina baik secara massif maupun perorangan serta pengusiran mereka dari wilayah jajahan. Karena itu, pengesahan undang-undang pengusiran warga Palestina bertentangan dengan prinsip undang-undang internasional dan kemanusiaan. Pelanggaran demi pelanggaran tetap dilakukan, meski melabrak berbagai prinsip hukum dan mendapat kecaman keras dari berbagai lembaga internasional. Maka, apa lagi istilah yang layak disematkan bagi pelanggaran yang berlipat-lipat seperti itu?

(Visited 23 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *