Pembekuan Finansial Terhadap Gereja-Gereja di Al-Quds

iwishcenter.org – Al-Quds. Kantor berita Al-Ghad Yordania melansir pemerintah penjajah Israel menyerah terhadap sikap tegas yang ditunjukkan oleh gereja-gereja di Al-Quds terjajah dan masyarakat yang berdiri bersama gereja-gereja tersebut, Selasa (27/2/2018). Pemerintah penjajah Israel memutuskan untuk membekukan seluruh prosedural pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kota penjajah Israel kepada gereja-gereja serta biara-biara. Pemerintah kota Israel memberlakukan pajak terhadap para gereja-gereja di Al-Quds terjajah. Gereja-gereja di Al-Quds menanggapi menanggapi peraturan penjajah ini, dengan menutup gereja Al-Qiyamah sejak Ahad (25/2/2018). Penutupan tersebut membuat malu pemerintah penjajah Israel di depan dunia. Gereja-gereja Ortodoks, Armenia, serta Katolik pada Selasa (27/2/2018) mengumumkan, situs suci orang Nasrani di Al-Quds, gereja Al-Qiyamah akan dibuka pada hari Rabu (28/2/2018), setelah ditutup selama 3 hari sebagai protes keputusan penjajah Israel.

Menurut sumber pemerintah penjajah Israel, ketua gereja-gereja Al-Quds melakukan intervensi pribadi ke walikota penjajah Israel Nir Barakat. Hasilnya, pemerintah kota penjajah Israel membekukan seluruh prosedural finansial terhadap gereja-gereja dan biara-biara di Al-Quds. Hal ini dikeluarkan oleh pemerintah penjajah Israel sebagai tuntutan pembayaran pajak sebesar 190 juta dolar dari gereja-gereja Nasrani. Pemberlakuan pembekuan pendanaan terhadap akun rekening gereja-gereja di Al-Quds, tanpa diberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Pemerintah penjajah Israel mengumumkan membentuk Komite Khusus gereja Ortodoks yang dipimpin oleh Menteri Tzachi Hanegbi dari dari partai Likud. Pembentukan komite ini bertujuan untuk menemukan solusi permasalahan pajak yang tidak adil. Dalam menemukan solusi tersebut, Komite ini akan menegosiasikan dengan kepala-kepala gereja terkait permasalahan ini.

Netanyahu berjanji kepada kepala-kepala gereja untuk menghentikan sementara perjalanan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan lebih dari 40 anggota. RUU ini memutuskan membatalkan transaksi penjualan tanah dan lokasi gereja, jika lokasi tersebut disewakan kepada penjajah Israel dan tanah tersebut dimiliki oleh pemilik rumah-rumah yang dibangun diatas wilayah ini. RUU ini menetapkan hukum sebelum terkait kontrol hukum wakaf Nasrani yang berafiliasi dengan gereja-gereja, terutama gereja ortodoks. inisiasi hukum ini muncul mengikuti penjualan tanah Al-Quds sejak setahun yang lalu. Tanah-tanah itu merupakan tanah-tanah yang disewakan pada awal tahun lima puluhan secara paksa kepada zionis yahudi, yang dibangun diatasnya lingkungan perumahan bagi para pemukim Yahudi.

kantor berita Palestina “wafa” melaporkan, anggota Komite Eksekutif, ketua Komite Pemimpin Tertinggi Palestina untuk gereja-gereja, Hanna Amira mengatakan sikap pemimpin-pemimpin gereja dan penutupan gereja Al-Qiyamah berdampak pemberhentian sementera rencana pajak kepada gereja di Al-Quds. keputusan pajak ke gereja Al-Quds menunggu hasil-hasil komite yang dibentuk oleh Netanyahu. Dia menegaskan tidak ada solusi untuk perkara ini kecuali penjajah Israel secara penuh menarik keputusan ilegal ini ke wakaf-wakaf gereja.

“Pembicaraan Netanyahu terkait pembentuka komite untuk membahas keputusan dan membuat keputusan pemberlakuan pajak mengartikan tidak mempedulikan kita. Maka baik Komite yang dibentuk oleh Netanyahu dan keputusan yang diambil merupakan hal yang tidak memperhatikan kita. Kami menolak intervensi status quo untuk orang-orang di Al-Quds oleh penjajah Israel”, lanjut Amira..

Sumber berita: alzaytouna.net

Sumber foto: al-masdar.net

(Visited 6 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *