Knesset Putuskan UU Cabut Hak Tinggal Warga Al-Quds

iwishcenter.org – Al-Quds. Knesset menyetujui Undang-Undang (UU) “memberikan wewenang” Menteri Dalam Negeri pemerintah penjajah Israel untuk mencabut “tempat tinggal permanen”, Rabu (7/3/2018). Proses ini dilakukan dengan cara mengambil kartu identitas yang dimiliki oleh warga Al-Quds terjajah dan Golan Suriah terjajah, yang masuk berada di dalam UU aneksasi penjajah Israel. UU pencabutan tempat tinggal ini ditujukan kepada setiap orang yang masuk dalam operasi pelaksanaan penjajah Israel, rencana penjajah Israel atau anggota-anggota organisasi Palestina. UU ini akan mengancam sejumlah besar aktivis dan politikus warga Al-Quds.

Menurut UU yang baru saja diputuskan penjajah Israel ini, penjajah Israel dapat mencabut tempat tinggal seseorang warga Al-Quds atau Golan, apabila tertuduh berkaitan dengan aksi “teroris” berdasarkan UU terorisme penjajah Israel. UU ini juga mencabut tempat tinggal warga Al-Quds dan Golan yang tidak loyal terhadap atau “berkhianat terhadap negara penjajah Israel” , menurut penilaian penjajah Israel. Ditambahkan, UU ini juga menyasar aktivis yang melakukan sesuatu yang masuk dalam definisi “terorisme” penjajah Israel serta organisasi-organisasi yang dicap “organisasi terorisme” oleh penjajah Israel.

UU tersebut berlaku untuk siapa saja yang memiliki kartu tempat tinggal yang lebih dari 15 tahun lalu. UU ini tidak menyentuh anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun. Apabila seseorang yang ditarik “tempat tinggal tetapnya” oleh penjajah Israel, tidak memiliki kewarganegaraan lain atau tidak memilliki hak tempat tinggal tetap di tempat lain di luar penjajah Israel, maka orang itu diberi “izin untuk berada di negara penjajah Israel”. Izin yang diberikan oleh penjajah Israel ini tidak disertai dengan seluruh hak sosial, hak untuk keluar negeri dan hak kembali untuk kembali ke tempat asalnya. UU ini didukung oleh 64 anggota dari kalangan koalisi pemerintah penjajah Israel dan Kalangan oposisi dari partai “Kamp Zionis” dan Partai “Yuujadu Al-Mustaqbal”. Sedangkan yang menentang berjumlah 18 anggota Knesset dari Partai “Qaimah Al-Musytarikah”, “Meretz” dan “Kamp Zionis”. Para penentang UU ini menilai bahwa tidak adanya kesetaraan dalam hukum di dalam UU ini.

Sumber berita: alghad.com

Sumber foto: alghad.com

(Visited 9 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *