Politik Pencitraan Gedung Putih

Ada pekerjaan besar yang dilakukan Washington saat ini, yaitu memperbaiki citranya di pusaran permasalahan Palestina. Ini semua merupakan imbas dari pernyataan presiden Trump yang mengklaim Al-Quds sebagai ibukota Israel dan rencana pemindahan kedubesnya dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu, pemerintah Amerika memastikan pemindahan kedubes AS akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Tepatnya pada hari jadi “negara Israel” ke-70 pada tanggal 14 Mei 2018. Secara politik, langkah ini jelas merugikan AS, karena tak lagi dipercaya sebagai juru runding perdamaian Israel-Palestina, sehingga diperlukan adanya langkah perbaikan.

Gedung Putih kemudian mencoba memperbaiki citranya dengan menggelar konferensi di Washington pada hari Selasa, (13/3/2018) kemarin. Dengan tema pembahasan, mencari solusi terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Sumber berita Anadolu Turki menyebutkan, sebanyak 19 negara menghadiri konferensi tersebut, termasuk didalamnya Israel dan beberapa negara Arab. Menariknya, pihak Palestina yang wilayahnya menjadi obyek pembahasan dalam pertemuan tersebut menolak untuk hadir.

Menurut penulis, tindakan otoritas Palestina dalam menolak ajakan Amerika ini sudah tepat, karena Washington sendiri sudah memperjelas posisinya sebagai loyalis Israel, lantas untuk apalagi kebijakannya didukung?

Sejak Desember 2017 lalu, Otoritas Palestina sendiri dengan tegas memutus hubungan mereka dengan Washington, karena sikap Trump yang mengakui Al-Quds sebagai ibukota Israel, yang disusul dengan rencana memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Ada fakta menarik di balik diadakannya konferensi ini. Pertama, tema yang diangkat adalah isu kemanusiaan yang menimpa Jalur Gaza, tapi tidak menghadirkan pihak yang menjadi korban dalam krisis ini. Yang terjadi justru faksi Hamas sebagai representatif warga di Jalur Gaza dicap sebagai teroris, dan dituduh sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap blokade yang terjadi.

Kedua, pertemuan ini tidak membahas akar masalah krisis di Jalur Gaza. Washington seakan lupa bahwa blokade yang menjadi penyebab krisis ini justru didukung penuh oleh kebijakan pemerintahannya sendiri. Yaitu pada saat Amerika tak merestui kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina tahun 2006, hingga terjadilah drama kudeta yang berujung diblokadenya Jalur Gaza. Israel dan AS menjadi pelopor dalam kejahatan ini.

Ketiga, bagaimana mungkin krisis di Jalur Gaza dapat berakhir sedangkan sumber masalahnya sendiri yaitu penjajah Israel justru menjadi peserta dalam konferensi ini. Zionis Israel adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap beragam krisis yang terjadi di Palestina dari dulu hingga sekarang, tapi Amerika sebagai koleganya menafikan itu semua dan justru mengkambinghitamkan Hamas.

Keempat, presiden AS sendiri yaitu Donald Trump juga bagian dari permasalahan yang terjadi di Palestina. Pernyataannya telah merugikan Palestina dan umat Islam. Alih-alih ingin mengatasi permasalahan 2 juta warga Palestina yang “terpenjara” di Gaza, Trump justru menodai puncak dari permasalahan Palestina yaitu Baitul Maqdis dengan mengklaimnya sebagai ibukota Israel.

Kelima, kebijakan Amerika dengan mengurangi bantuan kemanusiaan kepada UNRWA-lembaga di bawah PBB yang mengurusi pengungsi Palestina-merupakan bukti, ada saham Paman Sam untuk menyengsarakan nasib warga Palestina, terutama yang hidup di kamp pengungsiaan. Pemerintah Amerika telah memotong 50% dari bantuannya ke UNRWA, atau hanya menyisakan 65 juta dolar pertahun.

Fakta di atas menjelaskan apa yang dilakukan Washington melalui konferensinya pencitraan belaka. Karena mustahil konferensi tersebut dapat memberikan solusi, sedangkan sumber masalahnya sendiri ada di pihak pelaksana beserta koleganya, Zionis Israel.

(Visited 30 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *